WONOGIRI, 11 Desember 2025 – Dalam upaya konkret meningkatkan kapasitas dan efektivitas penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang melaksanakan kunjungan studi replikasi ke BPBD Kabupaten Wonogiri pada Kamis (11/12/2025). Kunjungan yang berlangsung mulai pukul 11.00 WIB ini diikuti oleh 13 orang aparatur BPBD Magelang dengan tujuan utama menyerap pengetahuan dan praktik terbaik (best practices) dari daerah yang telah memiliki rekam jejak solid dalam membangun ketangguhan bencana.

Kepala Sekertariat BPBD Kabupaten Magelang, Mushokip, S.Pd., M.M., yang memimpin langsung rombongan, menegaskan landasan filosofis dari kunjungan ini. “Kami percaya bahwa ilmu penanggulangan bencana itu seperti air; mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Wonogiri telah berada di 'ketinggian' tersebut dengan berbagai capaian nyatanya. Tantangan geografis dan hidrometeorologi kami di Magelang punya kemiripan, sehingga pembelajaran dari sini sangat kontekstual,” ujarnya membuka pertemuan.

Sambutan hangat disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Wonogiri, Fuad Wahyu Pratama, S.STP., M.Si., yang langsung menekankan semangat berbagi. “Prinsip kami sederhana: pengetahuan yang tidak dibagikan akan mandek. Justru dengan berbagi, kami juga jadi terdorong untuk terus berinovasi. Silakan digali, ditanya, ambil yang baik, dan kritik yang kurang,” kata Fuad.

Sesi pembuka studi replikasi menyoroti struktur organisasi BPBD Wonogiri yang dirancang sederhana namun fungsional. Terdiri atas Kepala Pelaksana, Sekretaris, Bidang Kesiapsiagaan dan Mitigasi, serta Bidang Kedaruratan dan Rehabilitasi. Penyederhanaan ini, menurut Fuad, justru mempermudah koordinasi dan memperpendek alur komando saat terjadi darurat.

Yang menarik adalah komposisi Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan total 10 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, 10 PPPK paruh waktu, dan 1 tenaga outsourcing, BPBD Wonogiri menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan keterbatasan formasi. Fuad menjelaskan, “Kunci utamanya adalah fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana harus berjalan sinergis. Kami mungkin kecil secara jumlah, tetapi dengan kolaborasi yang solid dengan relawan dan stakeholder lain, kapasitas operasional kami bisa optimal.”

Menyimak hal ini, Mushokip menambahkan perspektif dari Magelang. “Ini menjadi pembelajaran berharga. Seringkali kita terpaku pada jumlah ideal di atas kertas, sementara di lapangan kita harus bekerja dengan apa yang ada. Wonogiri menunjukkan bahwa kejelasan fungsi dan kolaborasi eksternal lebih penting daripada sekadar menambah orang di struktur.”

Diskusi berlanjut pada pembelajaran dari kejadian bencana besar. Fuad menyebut Siklon Tropis Cempaka yang melanda pada 2017 sebagai titik balik (turning point) paradigma penanggulangan bencana di Wonogiri. Bencana hidrometeorologi ekstrem itu menyebabkan banjir dan tanah longsor masif, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar.

“Siklon Cempaka adalah ujian berat sekaligus guru terbaik. Pasca bencana itu, kami menyadari betapa pentingnya membangun budaya sadar bencana dari tingkat masyarakat terdalam. Ini mendorong kami untuk menggenjot edukasi, memperkuat sistem peringatan dini, dan yang paling utama, mereformasi total mekanisme koordinasi antar sektor,” papar Fuad. Trauma kolektif tersebut diubah menjadi energi untuk membangun sistem yang lebih kokoh, dimana masyarakat tidak lagi sebagai objek pasif, tetapi sebagai subjek aktif dalam penanggulangan bencana.

Salah satu materi yang paling menginspirasi adalah keberhasilan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Wonogiri. Dibentuk sejak 2015, FPRB Wonogiri telah berkembang menjadi motor penggerak partisipasi masyarakat yang sangat mandiri dan powerful.

“Yang membedakan, FPRB kami beroperasi secara mandiri tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber pendanaan utama berasal dari iuran sukarela anggotanya. Ini menunjukkan tingkat komitmen dan kesadaran yang sangat tinggi,” jelas salah seorang pengurus FPRB yang hadir.

Aktivitas FPRB mencakup seluruh siklus penanggulangan bencana, mulai dari pra-bencana seperti latihan dan mitigasi, hingga tanggap darurat dan pemulihan. Mendengar penjelasan ini, seorang peserta dari BPBD Magelang tak bisa menyembunyikan kekagumannya. “Ini level partisipasi yang luar biasa. Selama ini kita mungkin masih berpikir 'memberdayakan' masyarakat dengan pendanaan dari atas. Ternyata, ketika mereka benar-benar sadar, mereka justru bisa mandiri dan berkontribusi lebih besar. Ini mindset yang harus kita bawa pulang.” jelasnya

BPBD Wonogiri memaparkan beragam program pencegahan dan kesiapsiagaan yang telah dijalankan, termasuk pelatihan untuk kelompok disabilitas. “Mitigasi dan evakuasi harus inklusif. Kami punya modul khusus untuk melatih penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, sehingga mereka tahu harus berbuat apa saat darurat. Mereka bukan beban, tapi bagian dari solusi yang harus kita bekali,” jelas Fuad.

Menyikapi hal tersebut, Mushokip berkomentar, “Aspek inklusivitas ini sering terlewat. Padahal, dalam kondisi panik, kelompok rentan adalah yang paling terdampak. Wonogiri mengingatkan kita bahwa membangun ketangguhan harus menyeluruh, tanpa meninggalkan seorang pun di belakang.” ungkapnya

Dalam sistem peringatan dini, Wonogiri menerapkan pendekatan hybrid yang cerdas. Di satu sisi, mereka memanfaatkan teknologi mutakhir seperti EWS. Namun, di sisi lain, mereka tidak meninggalkan kearifan lokal yang telah teruji seperti kentongan dan TOA masjid. “Di banyak daerah terpencil, saat listrik padam atau sinyal terputus, kentongan dan TOA-lah yang paling cepat dan dapat diandalkan. Ini adalah teknologi yang sudah dipahami semua lapisan masyarakat, dari anak-anak hingga orang tua,” ujar Fuad.

“Inilah contoh integrasi yang brilliant, kadang kita terjebak pada gadget canggih yang mahal, tapi lupa bahwa efektivitas terletak pada apakah pesan sampai ke masyarakat. Kombinasi high-tech dan high-touch seperti ini yang akan kita coba terapkan di Magelang, terutama di desa-desa terpencil.” ujarnya

Pencapaian signifikan lain yang dipaparkan adalah keberhasilan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di seluruh desa/kelurahan. Kunci keberhasilan ini adalah optimalisasi penggunaan Dana Desa. “Kami mendorong dan mendampingi setiap desa untuk mengalokasikan sebagian Dana Desa mereka untuk program Destana. Ini membuat program jadi berkelanjutan karena didanai dari anggaran desa sendiri, bukan proyek sekali waktu,” jelas Fuad.

Mushokip langsung melihat peluang konkret. “Ini poin aksi yang sangat jelas untuk kami. Dana Desa di Magelang juga potensinya besar. Tugas kami adalah mendorong dan memfasilitasi agar alokasi untuk kesiapsiagaan bencana menjadi prioritas di tingkat desa. Destana bukan sekadar label, tapi tentang kemampuan mandiri desa.”

Pengelolaan Pusdalops BPBD Wonogiri juga dijelaskan dengan rinci. Trias Budiono, S.Sos, M.I.Kom Sekretaris BPBD Kabupaten Wonogiri memaparkan, “Kami tidak hanya aktif saat darurat. Setiap hari, kami menyebarkan informasi prakiraan cuaca, edukasi, dan tips keselamatan melalui media sosial. Jadikan Pusdalops sebagai sumber informasi terpercaya, maka masyarakat akan datang sendiri mencari informasi.” katanya

“Konsep Pusdalops sebagai pusat layanan informasi publik, bukan hanya ruang komando internal, ini penting,” timpal Mushokip. “Selama ini fokus kita mungkin masih pada pelaporan ke atas. Wonogiri mengajak kita untuk juga melayani ke luar, kepada publik. Itu cara membangun kepercayaan.” ujarnya

Di akhir kunjungan yang berlangsung hingga sore hari, Kepala BPBD Magelang, Mushokip, menyimpulkan bahwa studi replikasi ini sangat produktif. “Kami mendapatkan gambaran utuh tentang bagaimana membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh, dengan masyarakat sebagai aktor utama. Kolaborasi erat pemerintah dan komunitas, ditunjang oleh inovasi dan kemandirian, adalah resep utama kesuksesan Wonogiri meski dengan SDM dan anggaran terbatas.” pungkasnya