MAGELANG – Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Dinas Kominfo menggelar Pelatihan Literasi Digital bertajuk “Admin Media Sosial Nggak Boleh Baper”, pada Kamis (31/10/2025) di Ruang Rapat Bina Karya Setda Kabupaten Magelang. Kegiatan ini diikuti oleh para aparatur pemerintah daerah yang bertugas dalam bidang komunikasi publik dan pengelolaan media sosial, termasuk perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang.

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan literasi digital para admin media sosial instansi pemerintah, agar mampu beradaptasi dengan dinamika komunikasi publik di era digital yang cepat, terbuka, dan sangat sensitif terhadap opini masyarakat.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang, Didik Kristia Sofian, dalam sambutannya menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan menilai kinerja pemerintah.

“Teknologi digital membuat komunikasi publik menjadi lebih cepat, transparan, dan terbuka. Pemerintah kini tidak lagi bisa menunggu; setiap kejadian, setiap pernyataan, bisa langsung menjadi perbincangan publik dalam hitungan detik,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam kondisi seperti itu, admin media sosial pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap informasi yang disampaikan akurat, cepat, dan tetap mengedepankan etika komunikasi publik.
“Admin tidak boleh mudah tersinggung atau baper, karena mereka adalah wajah pertama dari institusi yang berhadapan langsung dengan masyarakat di ruang digital,” jelas Didik.

Menurutnya, kecepatan informasi harus diimbangi dengan kemampuan memahami konteks sosial dan emosi publik. “Kritik dan komentar negatif dari masyarakat adalah bagian dari dinamika demokrasi digital. Admin harus mampu memilah mana masukan yang perlu ditindaklanjuti dan mana yang cukup dijawab dengan elegan,” imbuhnya.

Materi utama pelatihan disampaikan oleh Novian Anata Putra dari BPSDMD Komdigi DIY, yang menekankan bahwa peran admin media sosial pemerintah sejatinya berada dalam ranah kehumasan (public relations).

“Admin media sosial adalah wajah digital dari instansi. Karena itu, mereka harus punya karakter yang menarik, humanis, dan dekat dengan masyarakat,” jelasnya.

Novian juga memperkenalkan Public Engagement Model (PEM) — sebuah pendekatan yang menekankan pentingnya membangun kedekatan emosional antara pemerintah dan publik di media sosial.
“Tujuan utamanya sederhana: admin-nya tidak baper, tapi justru netizen-nya yang baper — dalam arti positif, yaitu publik merasa tersentuh dan terlibat secara emosional,” tuturnya disambut tawa peserta.

Ia menambahkan bahwa ukuran keberhasilan pengelolaan media sosial bukan hanya jumlah pengikut, melainkan tingkat keterlibatan (engagement) yang diukur dari total interaksi publik terhadap konten. “Komentar lebih bernilai daripada sekadar ‘like’, karena menunjukkan adanya dialog,” ujarnya.

Novian juga menekankan pentingnya social listening atau pemantauan percakapan publik di ruang digital. “Kalau kita tahu bagaimana publik berbicara tentang instansi, kita bisa lebih cepat menangani isu sebelum berkembang menjadi opini negatif,” jelasnya.

Dari perspektif lembaga penanggulangan bencana, peran media sosial bahkan menjadi instrumen vital dalam sistem peringatan dini, penyebaran informasi, dan edukasi kebencanaan.
Bagi Pusdalops BPBD Kabupaten Magelang, yang sehari-hari mengelola data, informasi, dan laporan bencana, penguasaan literasi digital dan komunikasi publik menjadi bagian langsung dari fungsi operasionalnya.

“Dalam komunikasi kebencanaan, kecepatan dan ketepatan informasi adalah hal mutlak. Tapi lebih dari itu, nada dan bahasa yang digunakan juga menentukan apakah publik akan merasa tenang atau panik,” jelas salah satu peserta dari BPBD Kabupaten Magelang, Rian Iqbal Kurniawan, staf Pusdalops BPBD yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, pelatihan ini membuka perspektif baru tentang pentingnya strategi komunikasi digital yang humanis dalam konteks bencana. “Kadang publik mengomentari hal-hal kecil, seperti lambatnya penanganan atau keterlambatan informasi. Di situ admin harus sabar, profesional, dan tetap fokus pada pelayanan. Tidak boleh baper, karena yang dibutuhkan masyarakat justru kejelasan dan empati,” ungkap Rian.

Ia menambahkan, di lingkungan Pusdalops, admin media sosial memiliki peran yang menyatu dengan sistem pelaporan, dokumentasi, dan penyebarluasan informasi bencana. “Kami bukan hanya posting, tapi juga memverifikasi, menganalisis, dan memastikan setiap informasi yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

pelatihan ini sejalan dengan fungsi operasional lembaga yang menangani komunikasi publik di situasi krisis.
Saat bencana terjadi, admin media sosial Pusdalops berperan sebagai penjaga alur informasi antara lapangan, masyarakat, dan pimpinan daerah. Informasi yang salah atau tanggapan emosional bisa memperburuk situasi di tengah masyarakat yang sudah terdampak.

Pelatihan ini juga memperkuat kesadaran bahwa komunikasi bencana tidak hanya soal data dan angka, tetapi juga tentang rasa kemanusiaan. Admin media sosial BPBD harus bisa menampilkan sisi humanis pemerintah — bahwa negara hadir dan peduli terhadap warganya.

Secara keseluruhan, pelatihan literasi digital ini menegaskan bahwa media sosial adalah ruang vital komunikasi publik pemerintah daerah, termasuk dalam penanggulangan bencana.
Keberhasilan komunikasi digital tidak diukur dari seberapa banyak unggahan, melainkan seberapa besar interaksi dan kepercayaan yang berhasil dibangun antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan pendekatan yang profesional, responsif, dan empatik, diharapkan para admin media sosial pemerintah — termasuk dari BPBD — dapat menjadi jembatan yang efektif dalam menyebarkan informasi, membangun citra positif, dan memperkuat partisipasi publik dalam setiap upaya penanggulangan bencana.