Pemerintah Kabupaten Magelang memutuskan memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir lahar hujan Merapi selama tujuh hari ke depan. Keputusan tersebut diambil karena proses pemulihan di sejumlah wilayah terdampak masih berlangsung, terutama terkait pemenuhan kebutuhan air bersih serta perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto mengatakan, perpanjangan masa tanggap darurat diputuskan dalam rapat evaluasi lintas sektor yang digelar di Kantor BPBD Kabupaten Magelang pada Senin (9/3). Hasil evaluasi menunjukkan masih ada sejumlah penanganan yang belum sepenuhnya tuntas.
“Misalnya penanganan air bersih di beberapa desa, kemudian juga masih ada jalan dan jembatan yang belum diambil langkah penanganan secara tuntas,” ujar Adi usai mengikuti rapat tersebut.
Berdasarkan hasil pembahasan forum rapat lintas sektor itu, seluruh peserta sepakat untuk mengusulkan kepada Bupati Magelang agar masa tanggap darurat diperpanjang selama tujuh hari. Salah satu persoalan yang masih menjadi fokus utama penanganan adalah pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga terdampak.
Data sementara mencatat terdapat 35 dusun di tujuh desa yang mengalami gangguan pasokan air bersih akibat dampak banjir lahar hujan Merapi. Kerusakan jaringan air serta tertutupnya sejumlah sumber air oleh material vulkanik menyebabkan distribusi air bersih ke masyarakat terganggu.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah darurat dengan melibatkan berbagai pihak. BPBD Kabupaten Magelang menyiapkan bak penampung atau tandon air di sejumlah titik wilayah terdampak.
Selain itu, distribusi air bersih juga akan didukung oleh berbagai instansi dan lembaga kemanusiaan, di antaranya PDAM, Palang Merah Indonesia (PMI), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Magelang.
Adi menjelaskan, hingga saat ini BPBD telah menyiapkan sekitar 20 hingga 25 unit tandon air untuk membantu memenuhi kebutuhan warga. Sebagian tandon merupakan milik BPBD Kabupaten Magelang, sementara sebagian lainnya merupakan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Distribusi air bersih ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa pemulihan berlangsung,” jelasnya.
Selain persoalan air bersih, kerusakan infrastruktur juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam proses pemulihan pascabencana. Sejumlah ruas jalan dan jembatan yang terdampak banjir lahar masih membutuhkan penanganan lanjutan agar dapat kembali digunakan secara normal oleh masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Magelang saat ini masih membahas langkah teknis terkait mekanisme perbaikan infrastruktur tersebut, termasuk skema penganggaran serta pengelolaan keuangan daerah yang akan digunakan dalam proses rehabilitasi.
“Termasuk langkah-langkah yang akan dilakukan, soal penganggaran, dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah,” kata Adi.
Melalui perpanjangan masa tanggap darurat ini, pemerintah daerah menargetkan proses pemulihan layanan dasar masyarakat dapat segera terselesaikan. Meskipun demikian, Adi mengakui kondisi wilayah terdampak kemungkinan belum sepenuhnya kembali seperti sebelum bencana terjadi.
“Paling tidak aksesibilitas warga, baik jalan, jembatan, maupun kebutuhan air bersih dapat tertangani,” ujarnya.
Sebagai informasi, banjir lahar hujan di sejumlah sungai yang berhulu dari Gunung Merapi terjadi pada Selasa (3/3) sore. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur, mengganggu layanan dasar masyarakat, serta menimbulkan korban jiwa.
Tercatat tiga orang meninggal dunia akibat kejadian tersebut, sementara dua korban lainnya hingga kini masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan.