MUNGKID – Upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi musim kemarau panjang tahun 2026 terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang. Melalui kegiatan Sosialisasi Kesiapsiagaan Musim Kemarau 2026 dan Konsolidasi Relawan Penanggulangan Bencana yang digelar di Pendopo Kantor BPBD Kabupaten Magelang, Kamis (25/6/2026), pemerintah daerah melalui BPBD bersama ratusan relawan menyatukan langkah untuk memperkuat mitigasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta membangun sistem koordinasi yang lebih cepat dalam menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan.

Kegiatan yang diikuti sekitar 150 relawan dari 10 kecamatan wilayah eks Kawedanan Salam, Salaman, dan Bandongan tersebut tidak hanya menjadi forum penyampaian informasi terkait prediksi musim kemarau, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam penanggulangan bencana.

Wakil Bupati Magelang, Sahid, menegaskan bahwa hasil utama dari kegiatan tersebut adalah semakin kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, berdasarkan informasi resmi dari BMKG, Kabupaten Magelang berpotensi mengalami musim kemarau yang lebih panjang akibat pengaruh fenomena El Nino. Kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini karena berpotensi memicu berbagai dampak, mulai dari kekurangan air bersih, gangguan sektor pertanian, kebakaran lahan dan permukiman, hingga meningkatnya risiko gangguan kesehatan masyarakat.

“Relawan adalah ujung tombak penanggulangan bencana. Mereka menjadi mata dan telinga pemerintah di lapangan. Melalui kegiatan ini kami ingin memastikan para relawan memiliki informasi yang sama, memahami potensi ancaman yang akan dihadapi, serta mampu menjadi agen edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau,” kata Sahid.

Ia menjelaskan, sejumlah wilayah di Kabupaten Magelang yang selama ini menjadi langganan kekeringan berpotensi mengalami kondisi yang lebih ekstrem apabila dampak El Nino berlangsung sesuai prediksi. Karena itu, kesiapsiagaan seluruh pihak menjadi faktor penting untuk meminimalkan risiko.

Wilayah yang menjadi prioritas perhatian antara lain Kecamatan Borobudur, Salaman, Tempuran, Bandongan, Kajoran, Windusari, Grabag, Ngablak, Candimulyo, Pakis, Tegalrejo, Sawangan, Ngluwar, dan Muntilan.

Sahid menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penanganan bencana harus melibatkan seluruh unsur pentahelix, yakni pemerintah, dunia usaha, akademisi, media massa, serta masyarakat atau relawan.

“Menjadi relawan adalah panggilan hati dan bentuk pengabdian kepada sesama. Relawan bukan bekerja sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem penanggulangan bencana daerah. Karena itu saya mengajak seluruh relawan untuk terus meningkatkan kapasitas, memperkuat koordinasi, serta menjaga semangat kemanusiaan dalam setiap tugas yang dijalankan,” ujarnya.

Dalam arahannya kepada para relawan, Sahid juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi melalui berbagai pelatihan kebencanaan. Selain itu, relawan diminta memperkuat koordinasi dengan BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan berbagai instansi terkait lainnya.

Ia berharap para relawan dapat memegang teguh nilai kerja cepat, tepat, tanggap, dan mampu menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Tidak kalah penting, relawan juga harus menjadi agen edukasi kebencanaan yang aktif menyampaikan informasi, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, dan melaporkan potensi bencana secara dini.

“Menghadapi musim kemarau bukan hanya soal bagaimana merespons ketika bencana sudah terjadi. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita bersiap sejak sekarang. Semangat gotong royong dan kolaborasi adalah kekuatan terbesar yang dimiliki Kabupaten Magelang dalam menghadapi berbagai ancaman bencana,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang, Bambang Hermanto, menjelaskan bahwa seluruh langkah kesiapsiagaan yang dilakukan saat ini didasarkan pada informasi dan prediksi resmi BMKG Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Bambang, BPBD telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BMKG untuk memperoleh gambaran kondisi musim kemarau tahun 2026 sebagai dasar dalam menyusun strategi mitigasi dan kesiapsiagaan.

“Sebagai perangkat daerah yang mendapat amanah untuk melaksanakan penanggulangan bencana, kami harus memastikan seluruh langkah yang diambil berdasarkan data dan informasi yang valid. Karena itu kami berkoordinasi dengan BMKG dan menjadikan informasi resmi tersebut sebagai dasar dalam menyusun langkah kesiapsiagaan bersama seluruh pemangku kepentingan,” jelas Bambang.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, musim kemarau tahun 2026 diperkirakan berlangsung lebih panjang dibandingkan tahun 2024 maupun 2025, dengan puncak kemarau diprediksi terjadi pada bulan Agustus.

Kondisi tersebut berpotensi memicu sejumlah ancaman, terutama kekeringan, penurunan debit air, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.

“Ketika musim kemarau berlangsung lebih panjang dan lebih kering, maka dampak yang harus diantisipasi adalah kekeringan, penurunan debit air, serta kebakaran hutan dan lahan. Dua ancaman terakhir menjadi fokus perhatian kami karena memiliki potensi cukup besar terjadi di Kabupaten Magelang,” ujarnya.

Bambang menambahkan bahwa pengalaman menghadapi El Nino pada tahun 2023 menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah antisipasi tahun ini.

Saat itu, BPBD mencatat penyaluran air bersih mencapai sekitar 8 juta liter. Dari jumlah tersebut, hampir 2 juta liter disalurkan langsung oleh BPBD, sedangkan sekitar 6 juta liter lainnya berasal dari dukungan masyarakat, dunia usaha, komunitas, dan berbagai pihak yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah.

“Pengalaman tahun 2023 menjadi bekal penting bagi kami. Penyaluran sekitar 8 juta liter air bersih saat itu menunjukkan bahwa kolaborasi merupakan kunci utama dalam menghadapi kekeringan. Karena itu kami terus memperkuat koordinasi dengan seluruh unsur masyarakat untuk menghadapi potensi kemarau tahun 2026,” katanya.

Menurut Bambang, saat ini BPBD belum melakukan dropping air bersih karena pendekatan yang dilakukan masih berfokus pada upaya preventif dan mitigasi. Namun demikian, berbagai skenario penanganan telah dipersiapkan apabila kondisi di lapangan mengharuskan adanya distribusi bantuan air bersih.

“Dropping air merupakan langkah reaktif. Saat ini fokus kami adalah kesiapsiagaan dan mitigasi. Namun apabila masyarakat membutuhkan bantuan, BPBD akan merespons sesuai kondisi dan informasi yang berkembang di lapangan,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalaman tahun 2023, wilayah terdampak kekeringan mencapai sekitar 20 hingga 21 kecamatan dengan cakupan desa yang cukup luas.

Beberapa wilayah seperti Borobudur, Salaman, Tempuran, Kajoran, hingga Pakis termasuk daerah yang memiliki tingkat kerawanan kekeringan relatif tinggi.

Karena itu, keberadaan relawan menjadi sangat penting sebagai sumber informasi awal dan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat di tingkat akar rumput.

“Salah satu tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat kesiapsiagaan melalui relawan. Teman-teman relawan diharapkan menjadi garda terdepan dalam memotret kondisi lapangan, menerima informasi awal, dan menyampaikan laporan apabila terjadi potensi bencana maupun kondisi darurat di wilayah masing-masing,” ujar Bambang.

Selain BPBD, kegiatan tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur pentahelix penanggulangan bencana.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang, Mukh Ma'ruf, S.T. dan Kartika Budi Arifyanti, menjelaskan peran DPRD sebagai mitra kerja BPBD dalam mendukung berbagai program penanggulangan bencana, khususnya pada aspek mitigasi dan penguatan kapasitas masyarakat.

Dalam sesi diskusi, DPRD juga menerima berbagai aspirasi yang disampaikan relawan, terutama terkait jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, serta kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebencanaan.

DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan perlindungan dan kesejahteraan relawan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan dan proses birokrasi yang berlaku.

Para relawan juga didorong untuk terus membangun komunikasi aktif dengan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan agar berbagai kebutuhan penanggulangan bencana dapat diakomodasi secara lebih efektif.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kecamatan Muntilan yang diwakili oleh Arief Setyohadi, S.Pd., berbagi pengalaman mengenai praktik baik dalam pengelolaan organisasi relawan di tingkat kecamatan.

Ia menjelaskan bagaimana FPRB Muntilan membangun kolaborasi dunia usaha, Kecamatan hingga pemerintah desa dalam mendukung keberlangsungan Lembaga Penanggulangan Bencana Desa (LPBD), termasuk penguatan kelembagaan, regulasi, hingga dukungan terhadap berbagai kegiatan penanggulangan bencana di tingkat lokal.

Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kecamatan lain dalam membangun sistem relawan yang aktif, mandiri, dan berkelanjutan.

Materi lain juga disampaikan oleh perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang serta Kodim 0705/Magelang yang menjelaskan peran dan dukungan masing-masing institusi dalam upaya penanggulangan bencana, khususnya menghadapi ancaman kekeringan di Kabupaten Magelang.

Dalam sesi diskusi, relawan menyampaikan berbagai masukan yang mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Salah satunya disampaikan oleh Nur Fauzan dari FPRB Borobudur yang mengapresiasi terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan konsolidasi tersebut karena dinilai memberikan informasi yang sangat dibutuhkan relawan menjelang musim kemarau.

Namun demikian, ia juga menyampaikan bahwa masih banyak komunitas relawan yang menghadapi keterbatasan peralatan operasional.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena memberikan bekal pengetahuan dan memperkuat koordinasi antarrelawan. Namun di sisi lain kami berharap pemerintah daerah, BPBD, maupun DPRD dapat terus memperjuangkan dukungan peralatan bagi komunitas relawan karena kebutuhan di lapangan masih cukup besar,” kata Nur Fauzan.

Ia menilai dukungan sarana dan prasarana akan semakin memperkuat kemampuan relawan dalam membantu masyarakat saat terjadi bencana.

Berbagai aspirasi yang muncul dalam forum tersebut menjadi bagian penting dari proses konsolidasi sekaligus evaluasi bersama untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana daerah.

Kegiatan ini merupakan dukungan nyata untuk mewujudkan visi Bupati Magelang Anyar Gress pada misi kelima dari Panca Darma, yaitu "Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana", dengan fokus program Sapta Cipta ketujuh: Lestari Alame.

Dalam mewujudkan Sapta Cipta Lestari Alame, BPBD telah menetapkan Sapta Aksi, yaitu pembentukan Desa Tangguh Bencana, pengelolaan Early Warning System (EWS), sosialisasi dan edukasi kebencanaan, pembentukan kecamatan tangguh bencana, kolaborasi logistik kebencanaan, peningkatan kapasitas relawan, serta pemulihan ekonomi pascabencana terutama untuk warga miskin yang terdampak.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Magelang tidak hanya membangun kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026, tetapi juga memperkuat jaringan kolaborasi yang selama ini menjadi fondasi utama penanggulangan bencana di daerah.

Konsolidasi tersebut menjadi bukti bahwa kesiapsiagaan bencana bukan hanya soal merespons keadaan darurat, melainkan membangun kemampuan bersama agar masyarakat lebih tangguh, lebih siap, dan lebih cepat pulih ketika ancaman bencana datang.