BOROBUDUR – Komitmen memperkuat kolaborasi dalam upaya pengurangan risiko bencana di kawasan Gunung Merapi terus diperkuat melalui Rapat Koordinasi Forum Lingkar Merapi (FLM) yang diselenggarakan di Java Cafe Borobudur, Kabupaten Magelang, Selasa (30/6/2026). Pertemuan yang difasilitasi oleh Sekretariat Bersama Forum Lingkar Merapi tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi lintas wilayah, sekaligus membahas strategi peningkatan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana di kawasan Merapi.

Rapat koordinasi dihadiri oleh Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah Bergas Caturisasi Penanggungan, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang Bambang Hermanto, Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BBPTKG) Yogyakarta Agus Budi Santoso, perwakilan BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, BPBD Kabupaten Sleman, BPBD Kabupaten Klaten, BPBD Kabupaten Boyolali, Balai Taman Nasional Gunung Merapi (BTNGM), serta sejumlah instansi yang tergabung dalam Forum Lingkar Merapi.

Forum tersebut mengangkat sejumlah agenda penting, mulai dari penyampaian perkembangan aktivitas Gunung Merapi berdasarkan hasil pemantauan terkini, evaluasi pelaksanaan Forum Lingkar Merapi, penguatan sistem koordinasi antaranggota forum, hingga pengembangan media informasi kebencanaan sebagai sarana mempercepat penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Membuka kegiatan tersebut, Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Caturisasi Penanggungan, menegaskan bahwa keberadaan Forum Lingkar Merapi memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi dan koordinasi antarlembaga yang selama ini telah berjalan dengan baik.

Menurutnya, tantangan penanggulangan bencana ke depan semakin kompleks sehingga dibutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antarwilayah maupun lintas sektor. Karena itu, forum ini diharapkan mampu menjadi ruang untuk mempererat sinergi sekaligus membangun komitmen bersama dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.

"Forum Lingkar Merapi merupakan wadah yang sangat penting untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarwilayah. Harapan kami, sinergi yang selama ini telah terjalin tidak hanya dimanfaatkan dalam menghadapi aktivitas Gunung Merapi, tetapi juga dapat diperluas untuk mendukung penanganan berbagai jenis bencana lainnya. Dengan komunikasi yang baik, respons penanggulangan bencana akan semakin cepat, terarah, dan efektif," ujar Bergas.

Pernyataan tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong penguatan jejaring antardaerah sebagai bagian dari peningkatan kapasitas penanggulangan bencana yang terintegrasi.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang, Bambang Hermanto, menilai Forum Lingkar Merapi telah menjadi media komunikasi yang efektif bagi pemerintah daerah di kawasan Merapi. Namun demikian, menurutnya, forum masih memiliki ruang untuk terus dikembangkan agar manfaatnya semakin luas.

Ia berharap pertemuan Forum Lingkar Merapi dapat dilaksanakan secara rutin dan melibatkan lebih banyak unsur di luar instansi pemerintah sehingga proses penyusunan kebijakan maupun langkah mitigasi memperoleh perspektif yang lebih beragam.

"Ke depan kami berharap forum ini dapat dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan lebih banyak pihak, seperti pelaku wisata, pelaku usaha, sektor pertambangan, akademisi, maupun komunitas masyarakat. Semakin banyak perspektif yang masuk, maka rekomendasi yang dihasilkan juga akan semakin komprehensif. Forum ini diharapkan benar-benar menjadi wadah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di kawasan Merapi," kata Bambang.

Menurut Bambang, keterlibatan berbagai sektor tersebut penting mengingat aktivitas masyarakat di kawasan Merapi tidak hanya berkaitan dengan aspek kebencanaan, tetapi juga erat hubungannya dengan sektor ekonomi, pariwisata, lingkungan, dan mata pencaharian masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BBPTKG Yogyakarta sekaligus Koordinator Sekretariat Bersama Forum Lingkar Merapi, Agus Budi Santoso, memaparkan perkembangan aktivitas Gunung Merapi berdasarkan hasil pemantauan terbaru. Selain itu, ia juga menjelaskan sejumlah inovasi yang tengah dikembangkan untuk memperkuat sistem komunikasi dan penyebaran informasi kebencanaan di lingkungan Forum Lingkar Merapi.

Agus mengatakan, Sekretariat Bersama akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan forum agar setiap pertemuan memiliki fokus pembahasan yang lebih spesifik dan menghasilkan rekomendasi yang dapat segera ditindaklanjuti.

"Semua masukan dari peserta kami tampung sebagai bahan evaluasi. Pada pertemuan berikutnya, kami berencana mengangkat isu atau tema tertentu secara lebih spesifik dengan menghadirkan instansi maupun pemangku kepentingan yang sesuai dengan topik pembahasan. Dengan demikian, forum ini tidak hanya menjadi ruang koordinasi, tetapi juga mampu menghasilkan solusi yang lebih konkret," ungkap Agus.

Pada sesi teknis, tim BBPTKG turut memaparkan kondisi aktivitas Gunung Merapi yang hingga saat ini masih berada pada Status Level III (Siaga). Peserta memperoleh penjelasan mengenai perkembangan aktivitas vulkanik, potensi ancaman awan panas guguran, guguran lava, potensi aliran lahar saat musim hujan, hingga rekomendasi kawasan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan masyarakat.

Selain itu, BBPTKG juga memperkenalkan sejumlah pengembangan media informasi yang mendukung Forum Lingkar Merapi, antara lain penguatan website forum, pemanfaatan media sosial sebagai kanal komunikasi publik, pengembangan sistem sirine peringatan dini, serta pembaruan basis data kependudukan di kawasan rawan bencana. Inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyampaian informasi dan mempercepat koordinasi antaranggota forum.

Usai penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang berlangsung aktif. Perwakilan BPBD Provinsi Jawa Tengah, BPBD DIY, BPBD Kabupaten Magelang, BPBD Kabupaten Sleman, BPBD Kabupaten Klaten, BPBD Kabupaten Boyolali, BBPTKG, dan BTNGM secara bergantian menyampaikan masukan, pengalaman, serta berbagai usulan penguatan Forum Lingkar Merapi.

Berbagai saran yang mengemuka antara lain perlunya peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan non-pemerintah, penguatan sistem berbagi data dan informasi antarwilayah, hingga penyelenggaraan forum tematik yang membahas isu-isu spesifik sesuai kebutuhan di kawasan Merapi.

Melalui forum tersebut, diharapkan koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor semakin solid sehingga upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana dapat dilaksanakan secara lebih terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan demi meningkatkan keselamatan masyarakat yang bermukim di kawasan Gunung Merapi.