Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) menggelar rapat koordinasi pengurangan risiko bencana
menghadapi musim penghujan tahun 2025 di Pendopo BPBD Kabupaten Magelang, Kamis
(6/11/2025). Rapat tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda, DPRD Kabupaten
Magelang, BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, perwakilan kecamatan rawan
bencana, relawan Destana, serta organisasi perangkat daerah terkait.
Pranata Meteorologi dan Geofisika (PMG) Madya BMKG Stasiun
Klimatologi Jawa Tengah, Tris
Adi Sukoco, membeberkan hasil analisis terbaru mengenai pola musim hujan di
Jawa Tengah. Menurutnya, Kabupaten Magelang akan mengalami awal musim hujan
pada Oktober 2025, dengan mayoritas awal musim hujan Jawa Tengah diprediksi
terjadi pada bulan Oktober 2025.
“BMKG memperkirakan sifat hujan pada musim ini berkisar dari
normal hingga di atas normal, dengan puncak musim hujan diperkirakan terjadi
pada Januari–Februari 2026” ujar Tris dalam presentasinya.
Tris menekankan bahwa periode peralihan musim dan puncak
musim hujan memiliki risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologis, terutama
di daerah rawan banjir dan lokasi yang rentan longsor. Ia mengimbau agar
perencanaan penanganan difokuskan pada wilayah-wilayah tersebut, termasuk
peningkatan pemantauan dan sistem peringatan dini.
“Periode November 2025 hingga Januari 2026 akan menjadi fase
krusial. Diperlukan peningkatan kewaspadaan di titik-titik rawan serta
optimalisasi sistem peringatan dini,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang, Edi
Wasono, memaparkan data kejadian bencana tahun 2025 yang diolah dari dashboard
kebencanaan BPBD Kabupaten Magelang di website sikk.magelangkab.go.id.
Hingga awal November, tercatat 283 kejadian bencana di Kabupaten Magelang
selama tahun berjalan.
“Tanah longsor masih menjadi bencana paling dominan dengan
153 kejadian, disusul cuaca ekstrem sebanyak 58 kejadian. Dari seluruh kejadian
tersebut, tercatat 408 rumah rusak ringan, 46 rusak sedang, dan 9 rusak berat.
Korban jiwa terdiri dari 38 luka-luka dan 6 meninggal dunia,” terang Edi.
Edi menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, baik antara
pemerintah daerah, aparat desa, maupun komunitas relawan dalam menyikapi tren
bencana di Kabupaten Magelang. Ia mengaitkannya dengan visi pembangunan
Kabupaten Magelang di bawah kepemimpinan Bupati yang mengusung konsep ‘Anyargress’
— Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera.
“Kita tidak bisa menghindari bencana, tetapi kita bisa
memperkecil risikonya. Dengan kesiapsiagaan, kolaborasi, dan kepedulian, kita
bisa mewujudkan Kabupaten Magelang yang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan
Sejahtera.” ujarnya.
Suroso Singgih, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang,
dalam kesempatan yang sama menegaskan
komitmen legislatif dalam memperkuat kebijakan kebencanaan.
Ia menyebut, DPRD memiliki tiga fungsi penting yang harus dijalankan secara
sinergis: legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
“DPRD bertugas merumuskan dan mengesahkan kebijakan
pro-penanggulangan bencana, mengawasi pelaksanaannya agar tepat sasaran, serta
memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Kami mendorong pembentukan
lembaga kebencanaan hingga tingkat desa agar ketangguhan bisa dibangun dari
bawah,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan sangat penting agar program mitigasi
bencana tidak berhenti di tataran seremonial. “Kami akan terus mengawal agar
setiap program benar-benar berjalan sesuai koridor peraturan dan membawa dampak
nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Senada dengan hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang,
Abdul Azis, menambahkan bahwa kebijakan kebencanaan tidak bisa dilepaskan dari aspek
moral dan kemanusiaan.
“Pemerintah harus hadir dengan kebijakannya. Urusan
kebencanaan sejatinya adalah urusan kemanusiaan. Politik anggaran yang berpihak
pada kebencanaan bukan sekadar angka, tapi wujud empati dan tanggung jawab
moral,” kata Abdul Azis.
Selain itu, Abdul Azis memberikan apresiasi terhadap BPBD
Kabupaten Magelang yang dinilai tanggap, profesional, dan proaktif. “Citra BPBD
di mata masyarakat kini semakin positif. Respons cepat mereka dalam setiap
kejadian bencana menunjukkan bahwa pemerintah hadir saat rakyat membutuhkan,”
ucapnya.
Rapat koordinasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) mengahadapi
musim kemarau ini bertujuan untuk mempersiapkan rencana penanggulangan bencana
pada musim penghujan di Kabupaten Magelang dengan menginventarisir seluruh
sumber daya yang ada pada tiap instansi maupun lembaga terkait.
Rakor diikuti sekitar 50 orang dari berbagai unsur seperti
TNI, POLRI, OPD terkait penanggulangan bencana, unsur relawan dan lembaga
organisiasi lainnya. Mereka diharapkan bisa melaksanakan peran dan tugas
fungsinya dalam rangka pengurangan risko bencana musim hujan tahun 2025/2026.